TVRINews, Palangkaraya
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membahas perlindungan hak masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembahasan mencakup pemenuhan hak atas kesehatan dan pendidikan, penanganan korban, hingga perlindungan warga yang menyampaikan kritik.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Komnas HAM di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 11 November 2026.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui sambutan tertulis yang dibacakan Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mengutamakan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan HAM.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat. Kerja sama tersebut dilakukan melalui edukasi, mitigasi, pencegahan, dan pemadaman.
"Pemprov Kalteng juga menyiapkan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat terdampak asap. Upaya tersebut meliputi penyediaan rumah oksigen, masker, vitamin, bantuan udara bersih dan pangan, serta penerapan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi pelajar untuk mengurangi paparan asap," ujar Sabran.
Sementara itu, Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mendalami langkah pemerintah dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak karhutla.
Komnas HAM juga menyoroti pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan pendidikan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.
Selain itu, pertemuan membahas penegakan hukum, penanganan korban, serta perlindungan masyarakat yang menyampaikan kritik terkait peristiwa karhutla.
Dalam koordinasi tersebut, Pemprov Kalteng menerima sejumlah masukan dan rekomendasi dari Komnas HAM untuk menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat kebijakan penanganan karhutla.
Melalui koordinasi ini, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga memastikan keselamatan warga, pemenuhan hak masyarakat, dan perlindungan lingkungan di Kalimantan Tengah.
