TVRINews, Palangka Raya
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Gedung Serbaguna GOR Indoor Palangka Raya, Kamis, 6 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Mengusung tema "Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera", rakor ini menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada sinergi seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa dan kelurahan.
"Pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Karena itu, kepala desa dan lurah harus terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Gubernur.
Ia menambahkan, pembangunan harus dimulai dari desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Pemprov Kalteng terus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perkotaan maupun pedalaman guna mewujudkan desa yang tangguh, aman, dan sejahtera.
Gubernur juga menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan melalui perencanaan yang tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program yang diprioritaskan adalah yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, seluruh bupati dan wali kota diminta mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pembangunan yang terarah, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik, serta mendukung iklim investasi di Kalimantan Tengah.
Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Gubernur menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hingga 3 Agustus 2026 tercatat lebih dari 3.000 hektare lahan terbakar dengan 4.645 titik panas. Status Siaga Darurat Karhutla sendiri telah ditetapkan sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, anggaran, serta memperkuat sistem deteksi dini. Kepala desa dan lurah juga diimbau terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengoptimalkan Dana Desa untuk mendukung Desa Tangguh Bencana (Destana).
Selain penanganan Karhutla, Gubernur mengajak pemerintah desa dan kelurahan memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta memastikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan secara objektif dan transparan agar berbagai program bantuan, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
"Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah," katanya.
Menurut Sekda, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam berbagai aspek, seperti pencegahan Karhutla, pemberantasan narkoba, pengelolaan keuangan desa, tata kelola pertanahan, pemutakhiran data sosial ekonomi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Materi disampaikan oleh narasumber dari TNI, Polri, Kejaksaan, BPS, BNN, BPN, dan BIN.
Pembangunan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah terus diarahkan berdasarkan filosofi Huma Betang dan budaya Belom Bahadat. Melalui penguatan ekonomi hijau, ekonomi biru, hilirisasi, literasi digital, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan BUMDes, pemerintah berharap desa semakin mandiri dan berdaya saing.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang semakin akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, 136 camat, 1.432 kepala desa, 139 lurah, narasumber dari berbagai instansi, serta mahasiswa.
